Supersemar Bukan Surat Perintah Biasa
Hari itu, 40 tahun
lalu, Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya dilanda prahara. Dampak
pembunuhan sejumlah jenderal TNI AD pada awal Oktober tahun sebelumnya masih
berlanjut, memicu karut-marut di semua sendi kehidupan.
Dalam hiruk pikuk
itu muncul surat perintah tertanggal Jakarta 11 Maret 1966. Surat yang kemudian
populer sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) ditandatangani
Soekarno, Presiden yang waktu itu merangkap Panglima Tertinggi sekaligus
Pemimpin Besar Revolusi. Surat tersebut kemudian tampil misterius karena
keberadaannya sampai sekarang tak pernah bisa terlacak. Sementara itu, isinya
tidak hanya menjadi penunjang kelahiran rezim Orde Baru, tetapi juga sebuah
lonceng penumpasan terhadap kaum komunis dan siapa saja yang diduga sebagai
komunis.
Sejumlah tokoh
terkait dalam kelahiran Supersemar. Selain Bung Karno, juga tercatat tiga
jenderal (Basuki Rahmat, Amir Machmud, dan M Jusuf) selaku pembawa surat
sebelum mereka menyampaikannya kepada Soeharto. Dalam posisi sebagai Panglima
Angkatan Darat, lewat Supersemar Bung Karno memberi Soeharto tugas, mengambil
segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan
serta kestabilan pemerintahan dan revolusi.
Empat puluh sembilan
tahun berlalu, kini tidak ada lagi saksi hidup Supersemar. Berturut-turut,
Basuki Rahmat, Soekarno, Amir Machmud, dan terakhir Jusuf meninggal dunia tanpa
memberi petunjuk jelas mengenai latar belakang Supersemar. Mengapa surat
tersebut menyebutkan Jakarta, sementara dirancang, ditulis, serta ditandatangani
di Bogor? Salah tulis atau kesengajaan? Pertanyaan ini bagaikan membuka kotak
pandora sebab langsung disusul rentetan pertanyaan. Apakah tidak mungkin
dibikin di Jakarta dan Bogor hanya dipinjam karena Bung Karno sedang lari ke
sana? Mungkinkah Bung Karno terpaksa atau dipaksa menandatangani surat yang
sudah disiapkan? Sampai Jenderal Jusuf meninggal 7 September 2004, khalayak
dikesankan bahwa almarhum menyimpan kunci misteri sekitar Supersemar. … di
kelak kemudian hari, dengan seizin Pak Harto, mudah-mudahan dapat saya
himpunkan keseluruhan ataupun segala peristiwa dan dialog-dialog sejak sebelum
11 Maret sampai sekarang, dalam satu buku, begitu janji Jusuf pada 12 Maret
1973. Karena itu, terbitnya biografi Jenderal M Jusuf: Panglima Para Prajurit
karya Atmadji Sumarkidjo, yang diluncurkan sudah lama diluncurkan itu, sangat
ditunggu dan bahkan memberi harapan terkuaknya misteri termaksud. Apalagi
Atmadji mengaku, selama bertahun-tahun dia telah menjadi bagian dari inner
circle Jusuf. Kericuhan sekitar Supersemar awalnya menyangkut persoalan,
seberapa banyak sebenarnya jumlah tindasan dilakukan? Atmadji melukiskan, Jusuf
punya dua versi yang secara substansial berbeda jauh. Pada awalnya almarhum
menyatakan naskah Supersemar hanya satu kopi, diketik oleh Komandan
Tjakrabirawa Brigjen Sabur. Namun, kepada Jusuf Kalla (mantan wakil presiden),
Jusuf konon pernah menyebutkan, Sabur membikinnya rangkap tiga. Lembar pertama
ditandatangani Bung Karno (kemudian dikirim kepada Soeharto), tindasan kedua
diambil Sabur, tindasan terakhir disimpan Jusuf, tetapi 23 tahun setelah
peristiwa itu, Jusuf berusaha tidak mengungkap lagi sehingga konfirmasi atas
versi yang pernah dia ceritakan tak bisa dilakukan, tulis Atmadji, yang agaknya
juga tidak pernah berani meminta kejelasan kepada Jusuf. Naskah asli dan juga
dua tindasan hasil ketikan Sabur sampai hari ini lenyap. Pada sisi lain, meski
dalam persoalan di atas sikap Jusuf tidak konsisten, yang tetap dia pegang
teguh adalah penegasan, naskah Supersemar
terdiri dari dua lembar. Satu lembar atau dua lembar bagi Soeharto, yang pada
11 Maret 1966 malam berada di Jakarta, agaknya bukan masalah. Berdasarkan surat
perintah yang dia terima tersebut, malam itu juga Soeharto mengeluarkan surat
keputusan, di Jakarta, tertanggal 12 Maret 1966. Keputusan Presiden/Pangti
ABRI/ KOTI Nomor 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya di seluruh
Indonesia. Disusul 18 Maret, keputusan menahan 15 menteri dan mengangkat
sejumlah menteri ad interim pengisi pos-pos kosong. Pembubaran PKI adalah soal
prinsip, khususnya pascaperistiwa G30S, bahkan telah menjadi isu tarik-ulur
antara Bung Karno dan lawan politiknya. Keputusan pembubaran PKI telah
disebarluaskan lewat semua pemancar RRI dan dicetak di koran. Namun, aneh
sekali, bagaimana mungkin Bung Karno justru tidak sadar bahwa surat perintahnya
telah dipakai untuk membubarkan PKI? Sesuatu yang justru dia tolak secara
mati-matian selama lima bulan terakhir? Tanggal 12 Maret pagi Bung Karno
terbang kembali ke Jakarta dan membuka rapat pimpinan ABRI di Istana Negara, di
hadiri lengkap oleh semua unsur
pimpinan, kecuali
Soeharto. Sangat berbeda dengan suasana sehari sebelumnya ketika dia terpaksa
harus lari dari sidang kabinet menyelamatkan diri ke Istana Bogor. Pada 12
Maret itu Bung Karno malah membacakan surat perintah yang malamnya sudah dia
berikan kepada Soeharto. Apakah saat itu tidak ada yang melapor kepada Bung
Karno? Dan apakah Bung Karno tidak sadar bahwa Soeharto, yang semalam dia beri
perintah, pagi itu justru tidak muncul?.
Sayang sekali,
Atmadji langsung mengunci babakan sangat menarik dan paling
kritis sekitar
persoalan Supersemar tersebut dengan kalimat, Reaksi terkejut Presiden baru
muncul setelah menerima laporan bahwa Men/Pangad telah membubarkan PKI dengan
dasar surat perintah yang ia berikan. Presiden lalu mengeluarkan surat perintah
susulan yang kemudian disampaikan khusus kepada Letjen Soeharto oleh Waperdam
II Leimena pada 13 Maret 1966. Akan tetapi, Soeharto tidak memberikan reaksi.
Sementara itu, ketiga jenderal yang datang ke Bogor sama sekali tidak pernah
bertemu dengan Presiden Sukarno sesudah itu.
Kecuali mengenai
Supersemar, banyak informasi sekitar sosok berikut sepak terjang Jusuf bisa
ditemukan dalam karya Atmadji. Ternyata, naiknya Nasution menjadi Ketua MPRS pada
bulan Juni 1966 berkat aksi menggalang dukungan yang dilakukan Jusuf.
Dilanjutkan agenda utama, meningkatkan status Supersemar menjadi Ketetapan
MPRS. Langkah tersebut berhasil dan menutup Bung Karno untuk mencabut surat
perintahnya. Sebab, sebagai Tap MPRS, pencabutan memerlukan persetujuan MPRS
yang secara teknis sulit dilakukan sesudah para loyalis Bung Karno di semua
lini di-ordebaru-kan.Penyerahan pemerintahan kepada Soeharto baru terlaksana
pada 22 Februari 1967. Dituntaskan lewat sidang istimewa awal Maret tahun yang
sama, MPRS mencabut mandat Bung Karno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat
Presiden.
Berakhirnya
kekuasaan Bung Karno masih belum menyurutkan kewibawaannya. Hal ini mendorong
Soeharto pada Mei 1967 mengeluarkan keputusan presiden, melarang Bung Karno
memakai gelar kepresidenan dan beragam sebutan lain, termasuk perintah
pengusirannya dari Istana Merdeka dengan batas akhir sebelum 17 Agustus 1967.
Selama hari-hari panjang tersebut Soeharto-Nasution sebiduk sependirian.
Namun kemudian mulai
retak dan bahkan tumbuh menjadi pertikaian personal. Menurut Jusuf, Ketua MPRS
beranggapan, Pejabat Presiden harus memberikan pertanggungan jawab kepada
pimpinan MPRS. Pertikaian berlanjut sampai Sidang Umum MPRS Maret 1968.
Soeharto dilantik menjadi presiden pada 27 Maret malam (keesokan harinya dia
harus terbang ke Jepang), sementara sidang MPRS baru bisa ditutup pada tanggal
30 Maret. Sebelum upacara pelantikan berlangsung, sejumlah kericuhan muncul.
Jusuf harus bolak-balik menemui Soeharto dan Nasution untuk menyerasikan tetek
bengek masalah, sejak yang prinsip sampai soal protokoler. Akhirnya, upacara
pelantikan bisa dilakukan. Nasution memakai baju lengan pendek, Jenderal
Soeharto berpakaian sipil lengkap plus peci, secara resmi,Soeharto menjadi
presiden, menggantikan Bung Karno yang sudah dilengserkan.[ps]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar